Rotasi Besar Kapolda: 4 Kepala Polisi Daerah Diganti

Latar Belakang Rotasi

General Listyo Sigit Prabowo, Kepala Nasional Kepolisian Republik Indonesia, menandatangani surat keputusan mutasi nomor ST/2192/IX/KEP./2025 pada 24 September 2025. Surat itu sekaligus mengumumkan pergantian empat Kapolda di provinsi strategis: Lampung, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Humas Polri, menjelaskan bahwa Rotasi Kapolda merupakan praktik organisasi yang rutin, bertujuan menyegarkan kepemimpinan dan menyiapkan jalur karier yang lebih dinamis bagi para perwira.

Menurut Trunoyudo, dinamika kepemimpinan ini penting untuk menyesuaikan diri dengan tantangan keamanan kontemporer serta memperkuat kemampuan institusi dalam menjaga ketertiban umum (Kamtibmas). Penggantian ini diharapkan meningkatkan responsibilitas, inovasi, dan layanan publik di wilayah‑wilayah yang bersangkutan.

Rincian Perubahan Kepemimpinan

Berikut adalah detail mutasi yang diumumkan:

• Kapolda Lampung: Inspector General Helmy Santika dipindahtugaskan menjadi pejabat tinggi di Inspektorat Umum (Itwasum) Polri. Posisi kosongnya diisi oleh Brigadir Jenderal Helfi Assegaf.
• Kapolda Sulawesi Selatan: Inspector General Rusdi Hartono dipindahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri sebagai pejabat senior. Penggantinya adalah Brigadir Jenderal Djuhandhani Rahardjo Puro.
• Kapolda Bangka Belitung: Inspector General Victor Theodor Siih Hombing ditunjuk menjadi Kapolda baru provinsi tersebut.
• Kapolda Sulawesi Tengah: Mutasi terjadi namun rincian resmi belum sepenuhnya dipublikasikan. Media menunggu konfirmasi lebih lanjut mengenai pengangkatan pengganti.

Semua pergantian ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Polri terus melakukan penyesuaian struktural untuk meningkatkan efektivitas operasional di tingkat daerah. Langkah-langkah tersebut diharapkan menambah sinergi antara kepolisian pusat dan wilayah, serta menciptakan jaringan koordinasi yang lebih responsif terhadap isu‑isu keamanan lokal.

Dengan rotasi ini, Polri menegaskan komitmennya pada prinsip meritokrasi, di mana penempatan perwira didasarkan pada kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan strategis. Proses mutasi yang teratur juga memberikan kesempatan bagi perwira muda untuk naik jabatan, sekaligus memberi ruang bagi senior untuk memberikan kontribusi di bidang yang lebih luas.